Berita Santri

Saudi Terapkan PPN 5 Persen, Ini Tanggapan Hafidz Taftazani

  • Rabu, 10 Januari 2018 | 11:51
  • / 22 Rabiul Akhir 1439
Saudi Terapkan PPN 5 Persen, Ini Tanggapan Hafidz Taftazani

Jakarta – Terhitung sejak 1 Januari 2018, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberlakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen. PPN tersebut dikenakan untuk makanan, pakaian, barang elektronik, bensin, tagihan telepon, air dan listrik serta pemesanan hotel

Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah dan Inbound Republik Indonesia (Asphurindo) Hafidz Taftazani menilai kebijakan pemerintah Arab Saudi menerapkan PPN sebesar 5 persen merupakan hal yang sangat wajar.

Menurutnya, langkah Arab Saudi menerapkan pajak sebesar 5 persen merupakan langkah menuju pada sebuah negara yang maju, karena saat ini tidak ada satu negara maju yang tidak mengenakan pajak.

“Negara mendapatkan uang kan dari retribusi pajak dan non pajak. Negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, Inggris, Austalia, juga mengenakan pajak. Di Saudi sekarang tol aja tidak dikenakan pajak, mestinya tol itu harus membayar, tol kan punya negara,” katanya kepada media di Jakarta, Selasa (09/01/2017).

Hafidz menjelaskan, Indonesia sendiri mengenakan pajak kepada warganya, ataupun kepada para pendatang baik secara langsung maupun tidak langsung berupa membayar makanan di restoran yang dikenakan pajak, membayar hotel yang dikenakan pajak, maupun yang lain.

Untuk itu, menjadi sebuah kewajaran yang harus diterima seluruh warga maupun pendatang jika terkena kebijakan dari Arab Saudi, terlebih bagi para travel penyelenggara umrah.

Sebagai penyelenggra perjalanan ibadah umrah (PPIU), kebijakan baru tentunya akan berdampak pada kenaikan harga paket umrah. Meski demikian, Hafidz berharap kepada para PPIU tidak asal menaikan biaya umrah dan membebankan kepada calon jamaah.

“Jika temen-temen mengikuti harga minimal referensi pemerintah senilai Rp 20 juta saya kira tidak akan sulit membayar pajak tanpa harus kita menaikan biaya. Artinya itu tetap menjadi kewajiban para penyelenggara maka harga Rp 20 juta tentu akan mendukung terhadap hal-hal yang sifatnya tidak memberatkan lagi pada jamaah,” jelas Pemilik travel Asbihu tersebut.

Hafidz menjelaskan, langkah pemerintah untuk menerapkan biaya minimal referensi umrah sebesar Rp 20 juta tentu menjadi jembatan untuk menghadapi pemberlakuan pajak tersebut.

“Coba kalau harga paket umrah Rp 16 juta, ketika ada kenaikan kaya gitu siapa yang akan diambil lagi untuk menutupi pajak, masa jamaah. Kalau Rp 20 juta, sisihkan sebagian tanpa harus menaikan harga jual kepada jamaah, dari keuntungan tersebut dapat disisihkan untuk membayar pajak,” kata hafidz.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional